Anggaran Dasar MGMP PKN

ANGGARAN DASAR

MUSYAWARAH GURU MATA

PELAJARAN PKn Tingkat SMP

GUGUS 02 KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kami kelompok guru PKn Gugus 02 Kabupaten Bandung Barat

menyadari pentingnya usaha bersama dalam membina, meningkatkan dan

mengembangkan profesionalisme guru PKn, demi terbangunnya

masyarakat modern yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa serta berdasarkan Pancasila dan Undang‐undang Dasar 1945.

Kami  bersepakat untuk bergabung dalam suatu

wadah yang dibentuk dengan Anggaran Dasar.

Berdasarkan kesepakatan ini, dan dengan semangat “Ing Ngarso Sung Tulodho,

Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani” serta motto ”dari guru, oleh

guru, dan untuk guru”, maka kami bersama‐sama membentuk organisasi

profesi yang diberi nama MUSYAWARAH GURU MATA

PELAJARAN PKn Gugus 02 Kabupaten Bandung Barat

yang disingkat MGMP PKn

 yang memiliki Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA DAN DASAR PENDIRIAN

Pasal 1

Nama

Organisasi profesi ini diberi nama Musyawarah Guru Mata

Pelajaran PKnTingkat SMP  Gugus 02 Kabupaten Bandung Barat.

53

Pasal 2

Dasar Pendirian

MGMP PKn Tingkat SMP Gugus 02 Kabupaten Bandung Barat didirikan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bandung Barat No. .............

tanggal............................

BAB II

KEDUDUKAN, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 3

Kedudukan dan Sifat

1. MGMP PKn Tingkat SMP Gugus 02 Kabupaten Bandung Barat

berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat.

2. MGMP Pkn Tingkat SMP Gugus 02 Kabupaten

Bandung Barat bersifat organisasi non‐struktural, mandiri, kekeluargaan,

menganut prinsip maju bersama serta diselenggarakan dari, oleh, dan

untuk guru yang menjadi anggota.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan organisasi profesi ini adalah :

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru  dalam berbagai hal,

khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan

silabus, penyusunan bahan‐bahan pembelajaran, strategi pembelajaran,

metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana

belajar, memanfaatkan sumber belajar, mengembangkan

kemampuan/profesi guru, dan sebagainya.

2. Memberi kesempatan kepada anggota  MGMP

 untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan

umpan balik.

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi

pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional

bagi anggota MGMP.

4. Memberdayakan dan membantu anggota MGMP dalam

melaksanakan tugas‐tugas pembelajaran di sekolah.

5. Meningkatkan budaya kerja anggota MGMP dan

mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan‐kegiatan

54pengembangan profesionalisme di tingkat  MGMP.

6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin

dari peningkatan hasil belajar peserta didik.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Struktur, Susunan dan Fungsi Organisasi

Struktur organisasi, susunan pengurus dan fungsi pengurus

MGMP PKn tingkat SMP gugus 02 KabupatenBandung Barat diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pengurus

Hak dan kewajiban pengurus MGMP adalah:

1. Ketua atas nama pengurus berhak mewakili secara sah di luar organisasi

untuk mewakili sesuatu hal demi kemajuan organisasi. Bilamana Ketua

berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka Sekretaris dapat mewakili

Ketua dengan hak dan kewajiban yang sama.

2. Pengurus berkewajiban menjalankan pekerjaan sehari‐hari di dalam

organisasi dan menjalankan keputusan‐keputusan Rapat Anggota

MGMP.

3. Sekretaris berkewajiban menyelenggarakan surat menyurat dalam

organisasi.

4. Bendahara menangani keuangan organisasi dan melaporkan

kepada pengurus yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Rapat

Anggota.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Masa Kepengurusan dan Pemilihan Pengurus

1. Periode Jabatan Pengurus adalah 3 ( tiga ) tahun dan dapat dicalonkan

kembali pada pemilihan periode berikutnya.

2. Pengurus dipilih langsung oleh anggota.

3. Tata cara pemilihan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Syarat Keanggotaan

1. Anggota MGMP Pkn tingkat SMP Gugus 02 KabupatenBandung Barat terdiri

dari Guru‐guru PNS dan bukan PNS yang mengajar mata pelajaran PKn

di Gugus 02 KabupatenBandung Barat baik di

Sekolah/Madrasah Negeri maupun di Sekolah/Madrasah Swasta di bawah

naungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

2. Syarat menjadi anggota dan Prosedur Pendaftaran diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga (ART).

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota adalah:

1.a. Membantu terlaksananya tujuan organisasi.

1.b. Mematuhi aturan dan putusan organisasi.

1.c. Menjaga martabat dan kehormatan profesi.

1.d. Membayar iuran setiap pertemuan

Hak anggota adalah :

2.a. Anggota berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diusahakan oleh

organisasi.

2.b. Anggota berhak mendapat bimbingan untuk meningkatkan

profesionalismenya.

2.c. Anggota berhak dipilih dan memilih pengurus untuk menjalankan

organisasi.

2.d. Seluruh anggota berhak mengajukan usulan untuk kemajuan organisasi.

2.e. Seluruh anggota berhak menerima dana bantuan sosial.

( selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga )

BAB VI

KEGIATAN

Pasal 10

Untuk mencapai tujuan pada pasal 4 di atas, kegiatan organisasi profesi ini

adalah:

 Kegiatan Rutin:

1.a. Diskusi permasalahan pembelajaran.

1.b. Penyusunan dan pengembangan silabus, program semester, dan

Rencana Program Pembelajaran.

1.c. Analisis kurikulum.

1.d. Penyusunan dan pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran.

1.e. Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional dan

Ujian Sekolah.

 Kegiatan Pengembangan:

2.a. Penelitian, diantaranya Penelitian Tindakan Kelas.

2.b. Penulisan Karya Tulis Ilmiah.

2.c. Seminar, lokakarya, koloqium (paparan hasil penelitian), dan diskusi

panel.

2.d. Pendidikan dan Pelatihan berjenjang (diklat berjenjang).

2.e. Penyusunan dan pengembangan website MGMP.

2.f. Kompetisi kinerja guru.

2.g. Peer Coaching (Pelatihan sesama guru menggunakan media TIK).

2.h. Lesson Study (suatu pengkajian praktek pembelajaran yang memiliki

tiga komponen yaitu plan, do, see yang dalam pelaksanaannya harus

terjadi kolaborasi antara pakar, guru pelaksana, dan guru mitra).

2.i. Professional Learning Community (komunitas‐belajar professional).

MGMP internasional.

BAB VII

PROGRAM KERJA

Pasal 11

Penyusunan Program Kerja

1. Program MGMP disusun sekurang‐kurangnya sekali dalam satu

periode kepengurusan.

2. Prinsip‐prinsip penyusunan program kerja diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga (ART).

3. Dalam penyusunan program kerja melibatkan seluruh anggota.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

1. Pembiayaan MGMP PKN Tingkat SMP Gugus 02 Kabupaten Bandung Barat berasal dari sumber yang sah

atau sumber sah lain yang tidak mengikat.

2. Sumber pembiayaan organisasi dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga

(ART).

57

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 13

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

1. Untuk menjamin mutu kegiatan MGMP perlu dilaksanakan

pemantauan dan evaluasi yang dimaksudkan untu melihat kesesuaian

antara standar dengan pemenuhannya.

2. Pelaksanaan pematauan dan evaluasi MGMP meliputi mekanisme dan

pelaporannya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

3. Laporan meliputi substansi kegiatan dan administrasi disampaikan kepada

ketua MGMP, ketua MKKS, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten

di Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, TATA TERTIB PERSIDANGAN,

DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 14

Perubahan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan Rapat Anggota MGMP

yang dengan sengaja diadakan untuk maksud tersebut.

2. Rapat perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri sekurang‐kurangnya

duapertiga dari jumlah anggota MGMP.

3. Keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar dianggap sah jika disetujui

oleh duapertiga anggota yang hadir.

2. Apabila quorum tidak terpenuhi seperti yang dimaksud pada ayat 2 dan 3

pasal ini, maka pengesahan perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas

persetujuan anggota yang hadir dalam Rapat Anggota.

Pasal 15

Tata Tertib

Tata tertib persidangan ditetapkan Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota

MGMP.

Pasal 16

Pembubaran

1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Rapat Anggota

MGMP yang sengaja diadakan untuk maksud tersebut.

582. Rapat Anggota harus dihadiri sekurang‐kurangnya duapertiga dari jumlah

anggota MGMP.

3. Keputusan rapat pembubaran dianggap sah jika disetujui oleh seluruh

anggota MGMP yang hadir dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bandung Barat.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 17

1. Anggaran Dasar ini ditetapkan pada pertemuan Guru‐guru MGMP PKn Tingkat SMP Gugus 02

Kabupaten Bandung Barat di SMPN 1 Ngamprah sebagai sanggar MGMP PKn Tingkat SMP Gugus 02

Tanggal ....................

2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...............................

Tanggal : ...............................

MGMP PKn Tingkat SMP Gugus 02

Kabupaten Bandung Barat

Provinsi Jawa Barat

Mengetahui, Ketua Sanggar MGMP PKn SMP Gugus 02 Kabupaten Bandung Barat DRS. ANDI SUHAYA, M.M.Pd. Nip. 19560604 198103 1 008

Ketua MGMP PKn SMP Gugus 02 Kabupaten Bandung Barat Budi Ruhiat, S.Pd. Nip. 19700918 199802 1 001

Mengetahui,

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

.......................................

NIP.